MAKASSAR (08/04/2026 dan 13/04/2026) – Dalam rangka memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyelenggarakan rangkaian rapat evaluasi dan penilaian terhadap Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Rangkaian kegiatan ini merupakan langkah penting dalam menyaring Satuan Kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Seluruh rangkaian rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Subur MS, S.H., M.H., yang bertindak selaku Ketua Tim Pembangunan ZI Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Agenda dimulai dengan rapat evaluasi dan penilaian awal yang dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026 di Ruang Command Center. Dalam pertemuan tersebut, Tim Evaluator melakukan peninjauan terhadap kesiapan dan pemenuhan kriteria administrasi maupun teknis dari tiap Satuan Kerja yang diusulkan.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi awal, Tim Evaluator kembali menggelar rapat pada Senin, 13 April 2026 untuk melaksanakan agenda finalisasi penilaian usulan. Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Evaluator. Finalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Satuan Kerja yang diusulkan telah memenuhi standar kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui rapat ini, Tim Evaluator memastikan bahwa seluruh usulan Pengadilan Tingkat Pertama telah melalui verifikasi sesuai pedoman pembangunan Zona Integritas. Diharapkan, hasil penilaian ini mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima serta birokrasi yang bersih dan melayani di Satuan Kerja pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.